Keterbukaan informasi bukan sekadar wacana, melainkan roh dari demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan turunannya.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa badan publik wajib mengelola informasi dengan baik demi meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Keterbukaan informasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Awal Perjalanan PPID BALAI POM DI TABALONG
Sebagai badan publik yang memiliki peran strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengukuhkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011. Pembentukan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
Regulasi terkait pengelolaan layanan informasi publik pun terus disempurnakan. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan layanan informasi publik, telah direvisi oleh Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan standar layanan informasi publik yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan hukum.
Struktur organisasi PPID BPOM kembali diperkuat melalui Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.02.26.43 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan menyesuaikan peran PPID dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang lebih optimal.
Komitmen Balai POM di Tabalong dalam keterbukaan informasi telah berbuah manis. Sejak tahun 2024 hingga 2025, Balai POM di Tabalong berhasil meraih predikat “Informatif”. Dalam Monev KIP tahun 2025, Balai POM di Tabalong memperoleh nilai 95,68, dengan Predikat "Informatif". Capaian ini bukanlah titik akhir, melainkan pijakan untuk terus berbenah, beradaptasi, dan memberikan layanan informasi publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Visi
Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang obat dan makanan.
Misi
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses; dan
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.
PPID Pelaksana melaksanakan Tugas dan Fungsi:
- Membantu PPID BPOM melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID BPOM
- Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
- Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di unit kerjanya
- Membantu PPID BPOM dalam membuat, memverifikasi, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik
- Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID BPOM apabila terdapat permohonan informasi publik dan/atau terdapat informasi dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya
- Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID BPOM melalui Sistem Informasi PPID
- Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik
